Pembangunan berkelanjutan dapat terwud jika tersedianya infrastruktur yang memadai di suatu Negara. Kurangnya koordinasi antarlembaga dan rumitnya mekanisme pengalihan lahan seringkali jadi penyebab tersumbatnya pembangunan infrastruktur di indonesia. Situasi ini jika dibiarkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Indonesia yang semakin memprihatinkan.
Demikian pesan utama yang mengemuka dalam diskusi bulanan PP Kagama, “Infrastruktur: Membongkar Sumbatan Perekonomian Indonesia”, Sabtu 25 april 2015 di di Resto Solaria, FX Mall, Senayan Jakarta. Diskusi menghadirkan Dr. Ir. Basoeki Hadimoeljono, M.Sc (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Dr. Hendri Saparini (Peneliti dan Konsultan Ekonomi), dan Agus Pambagio (pengamat kebijakan publik dari UI). Diskusi ini merupakan putaran kelima yang diselenggarakan atas kerjasama PP Kagama, Radio Sonora, dan Kompas Komunitas.
Basuki Hadimuljono memaparkan pokok-pokok kebijakan yang telah dan akan diambil oleh pemerintah di bidang infrastruktur. Pihaknya telah mengambil alih beberapa proyek tol lintas jawa, dan tetap mempertimbangkan langkah yang sama di ruas yang lain. “Kurang lebih 80 persen proyek infrastruktur sudah dilelang serta beberapa proyek ruas jalan tol sedang dipercepat untuk mengantisipasi arus mudik lebaran 2015,” ujarnya.
Basuki mengaku sering kesulitan menghadapi perusahaan pemenang tender yang lambat dalam menjalankan proyek infrastruktur. Kesulitan tersebut disebabkan regulasi kesepakatan yang belum mencakup berbagai hal. Salah satu contohnya terjadi saat Kementerian PU dan perumahan Rakyat ingin mengambil alih proyek pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang. Investor sebagai pemenang tender tidak juga melaksanakan pembangunan karena terkendala masalah pembebasan lahan.
Menyikapi hal ini, Agus Pambagio menyarankan agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebaiknya memastikan terlebih dahulu kesiapan pihak swasta sebelum diberikan kepercayaan untuk menjalankan proyek. Meski tidak dalam waktu yang relatif cepat, yang penting adalah proses pembangunan dapat berjalan sedikit demi sedikit. Kementerian PU tidak perlu ragu. Tarik saja tendernya kalau tidak juga dikerjakan. Tol Jawa misalnya, sudah memakan waktu sampai 15 tahun,” kata Agus.
Hendri Saparini menekankan pentingnya memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang menyangkut pencapaian target pembangunan manusia. “Proyek pembangunan Tol Laut, infrastruktur ketahanan pangan, pembangkit listrik 35 ribu megawatt dan 13 kawasan industri harus segera dilaksanakan,” sarannya.
Diskusi ini merucut pada konsensus perlunya peran semua lini pemerintah, baik pusat dan daerah untuk bahu-membahu dalam pencapaian target pembangunan infrastruktur yang sudah dan akan dilaksanakan. Membangun infrastruktur juga perlu memegang prinsip akuntabilitas, kelestarian lingkungan hidup dan penghargaan hak-hak masyarakat, baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung.