Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menggelar kuliah umum bertajuk “Pembangunan Daerah dan Reformasi Birokrasi: Pengalaman di Jawa Barat.” Acara ini digelar pada Senin (25/4) di Ruang Seminar Timur Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Dr. (H.C.) H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si, Gubernur Jawa Barat didapuk menjadi pembicara utama.
Aher, demikian gubernur ini sering dipanggil, mengungkapkan bahwa selama ini pembangunan diukur dengan berbagai macam empat ukuran. Pertama, ukuran yang paling dominan adalah ukuran ekonomi, besaran PDRB, laju ekonomi, dan pendapatan per kapita. Kedua, pembangunan diukur dengan ukuran sosial, yaitu Indeks Pembangunan Manusia ataupun SDGs. Ketiga, ukuran lingkungan. Sedangkan yang keempat adalah indeks kebahagiaan.
“Secara filosofis, bagaimana hadir kesejahteraan dan hadir rasa aman. Dengan sejahtera dan aman tersebut kemudian kita sebagai makhluk Tuhan di muka bumi ini akan mampu menghadirkan kekhusyukan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing,” ujar Aher.
Meski demikian, Aher mengungkapkan bahwa angka-angka yang tertera pada empat parameter di atas tidak ada artinya jika masih ditemukan jurang kesejahteraan. “Pada akhirnya ujung dari sebuah tujuan pembangunan itu ada tiga. Yaitu bagaimana pembangunan dapat mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan melestarikan lingkungan,” terang gubernur yang daerahnya baru saja mendapat 2 penghargaan dari Menteri Dalam Negeri dalam rangka Hari Otonomi Daerah.
Aher menyoroti persoalan lingkungan yang selama ini kerap menjadi korban pembangunan. Menurutnya, munculnya persoalan lingkungan disebabkan oleh pengabaian aspek lingkungan dalam berbagai aktivitas pembangunan dan ekonomi. Dari dulu ada anggapan yang memaklumkan untuk merusak lingkungan asalkan pembangunan tetap berjalan. Padahal, alamlah yang mensuplai kebutuhan kita.
“Bayangkan kalau alam ini rusak, sudah tidak mampu mensuplai bahan-bahan baku untuk menunjang kehidupan. Maka dari itu mutlak diperlukan pembangunan yang turut melestarikan lingkungan yang ada dan kemudian mencari sumber daya yang dapat diperbarui untuk kehidupan di masa depan,” jelasnya.
Melalui 10 capaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Barat tahun 2013-2018, ia berusaha untuk membangun daerahnya dari pinggiran. Sebab besarnya angka urbanisasi menurut Aher disebabkan karena daerah pinggiran yang tidak dibangun secara bak. Di daerah pinggiran, Ia menyoroti pengembangan kesejahteraan petani dan nelayan yang kurang. Para petani meninggalkan lahannya dan para nelayan meninggalkan laut serta perahunya.
“Saya masih meyakini bahwa petani dan nelayan itu masih 40-50 persen di Indonesia. Artinya, kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan Indonesia, selesaikan urusan petani dan nelayan. Kalau kita bisa menghadirkan kesejahteraan bagi nelayan dan petani, maka kita sama dengan menyelesaikan kemiskinan dan sama dengan menyelesaikan separuh masalah di Indonesia,” tegasnya. [Khairul]