Indonesia digadang-gadang akan menghadapi banyak tantangan di tahun 2017 mendatang. Terlebih, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara langsung di lebih dari 100 daerah setingkat provinsi dan kabupaten/kota membuat tahun 2017 menjadi tahun panas bagi panggung politik Indonesia. Hal tersebut secara tidak langsung juga akan mempengaruhi pola kebijakan daerah yang turut pula berpengaruh di tingkat nasional. Melihat kenyataan seperti itu, KAGAMA bersama dengan KOMPAS menyelenggarakan kegiatan Diskusi Kebangsaan Teras Kita, yang bertajuk “Indonesia Outlook 2017” pada Jumat (17/12) di Auditorium Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (FIB UGM).
Acara yang masuk dalam rangkaian perayaan Dies Natalis ke-67 UGM dan Dies Natalis KAGAMA ke-58 ini menghadirkan tokoh profesional dari beragam bidang keahlian. Di antaranya pakar ekonomi makro UGM, Dr. Tony Prasetiantono. Dalam sudut pandang Tony, perekonomian Indonesia di tahun depan akan menunjukkan tren positifnya. Walaupun bergerak cukup lambat perekonomian Indonesia akan tumbuh di angka 5,1-5,2 persen. Hal ini salah satunya imbas dari kebijakan tax amnesti Presiden Joko Widodo.
“Ekonomi RI tahun 2017 diprediksi tumbuh di angka 5,1-5,2 persen. Kenaikan pertumbuhan ekonomi disebabkan naiknya harga komoditas karena naiknya harga minyak dunia. Untuk itu, pemerintah diharapkan menjaga momentum dana repatriasi tax amnesty serta menjaga defisit dana APBN,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini, Teras Kita turut menghadirkan narasumber lainnya seperti pakar manajemen bencana FT UGM, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., pakar sosiologi politik dan otonomi daerah FISIPOL UGM, Dr. Arie Sudjito, dan Peneliti kulturalisme dari Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM, Dr. Zainal Abidin Bagir.
Dari sudut sosial kemasyarakatan, Dr. Zainal Abidin menilai dampak dari isu kebinekaan yang hangat sekarang ini harus dapat dikendalikan dengan baik oleh pemerintah. Dalam hal penegakkan hukum pemerintah harus tegas untuk menjaga momentum persatuan di Indoneisa. “Penegakkan hukum harus tegas dan tanpa pandang bulu, termasuk hal-hal kecil yang dapat menjadi ancaman kebhinnekaan jika terus dibiarkan,” ungkapnya.
Sementara dari sisi politik, momentum Pilkada 2017 harus bisa dimanfaatkan sebagai upaya pendewasaan berpolitik di masyarakat. Menurut Arie Surjito, demokrasi Indonesia yang sudah dua dekade ini dirasa hanya dinikmati oleh segelintir elit politik saja. Baginya kunci keberhasilan politik tidak dapat dilepaskan dari peran partai politik. “Partai harus menjadi motor pendewasaan berdemokrasi, bukan justru hanya mempertontonkan drama politk dan bagi-bagi kekuasaan,” ujarnya.
Di sisi kebencanaan, Prof. Dwikorita Karnawati memandang Indonesia sebagai negara dengan potensi besar soal bencana harus selalu waspada di tahun depan. Sehingga diperlukan kesiapan dari seluruh elemen bangsa baik pemerintah dan masyarakat agar tidak terjadi kerugian yang besar. “Yang perlu dilakukan adalah pemetaan bahaya bencana dan penegakan hukum dari hal itu, agar tidak terjadi kerugian yang besar saat terjadi bencana alam,” ujarnya.
Acara yang digelar di Gedung Poerbatjaraka FIB UGM ini turut dimeriahkan pula oleh kehadiran penyanyi kondang Edo Kondologit dan seniman keroncong Endang Laras serta Sukardi Rinakit yang membawa dongeng kebangsaan yang meneladani tokoh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. [Eggy]