Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M. Hum. biasa disapa Eddy merupakan alumnus Fakultas Hukum UGM Angkatan 1998 yang kini dipercaya menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum periode 2024-2029. Eddy lahir di Ambon pada 10 April 1973. Sejak kecil Eddy dikenal sebagai anak yang cukup cerdas dan pernah menjadi perwakilan pelajar teladan dari Maluku dalam kompetisi nasional. Eddy tertarik dengan bidang hukum sejak duduk di bangku SMA dan mendapat dukungan penuh dari kedua orang tua Eddy.
Pada tahun 1992, Eddy menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UGM. Tepat pada tahun 1998, Eddy lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Pada 6 Desember 1998, Eddy memulai kariernya sebagai dosen Fakultas Hukum UGM. Sebagai seorang dosen Eddy aktif melakukan beberapa penelitian, di antaranya Implikasi Reposisi TNI-Polri dalam Bidang Hukum; Penelitian Rekrutmen dan Karier di Bidang Peradilan; Riset Unggulan Terpadu mengenai Regulasi Dunia Maya: Pengaturan Perdagangan, Pembinaan dan Kelembagaan serta, Penanggulangan Kejahatan di Bidang Teknologi Informasi; Penanggulangan Illegal Logging di Kalimantan Barat. Eddy juga melanjutkan studi magister di universitas yang sama pada tahun 2002 hingga 2004. Bersamaan dengan studinya, Eddy juga diangkat sebagai Asisten Wakil Rektor UGM periode 2002-2007.
Eddy mengambil studi doktoral di kampus yang sama pada tahun 2006 hingga 2009. Eddy juga aktif menulis buku dengan perhatian pada isu korupsi, cyber crime, pencucian uang, terorisme. Adapun hasil karyanya, di antaranya Pengembalian Aset Kejahatan; Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana; dan Pengantar Hukum Pidana Internasional. Eddy juga aktif di Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat UGM). Kinerja Eddy mengantarnya sebagai guru besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM pada tahun 2010.
Karier Eddy semakin diketahui publik pada tahun 2019, saat itu Eddy menjadi saksi ahli dari ahli pasangan Jokowi-Maruf Amin dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Eddy menjadi tokoh yang cukup diperhitungkan dengan mampu menyampaikan kebenaran dan keadilan pada sengketa tersebut. Puncaknya pada tahun 2020-2023, Eddy dipercaya sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Wamenkumham). Kemudian pada tahun 2024, ia diangkat kembali sebagai Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian, beragam perjalanan karier Eddy sejalan dengan SDGs 16 yakni, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.
[Kantor Alumni: Tedy Aprilianto, Foto: Kumparan]